Sejarah menunjukkan bahwa kaum perempuan Aceh memiliki keberanian yang dikagumi oleh lawan. Sultan Alaiddin Riayat Syah IV (1589-1604) pernah membentuk armada laut berkekuatan dua ribu prajurit. Mereka terdiri dari para janda yang suaminya mati sahid bertempur di Selat Malaka melawan serdadu Portugis. Kapal tersebut dinahkodai oleh Laksamana Malahayati. Aceh juga memiliki Cut Nyak Dhien yang melanjutkan perang gerilya melawan serdadu Belanda, setelah suaminya Teuku Umar gugur. Selain itu ada pejuang perempuan bernama Ratu Safiatuddin yang memerintah Aceh selama 35 tahun. Sejak abad ke-15 Aceh sudah mengenal sultan perempuan (sultanah) bernama Nih Rasih. Selama 34 tahun masa pemerintahannya, perempuan banyak dilibatkan dalam Mahkamah Rakyat dan beberapa menduduki posisi ulee balang.

Konflik bersenjata yang berlangsung selama 30 tahun sangat mempengaruhi kaum perempuan Aceh. Banyak diantara mereka yang ikut bertempur di garis depan, sementara yang lainnya memikul tanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Pada kurun 1989-2004, dalam setiap tahun muncul 900-an janda cerai mati (dikenal sebagai inong balee) karena suaminya meninggal atau hilang. Hal ini masih diperparah lagi dengan adanya bencana gempabumi dan tsunami 26 Desember 2004. Berdasarkan data bulan April 2005 yang diperoleh dari UN ECOSOC, jumlah penduduk yang terusir secara internal menjadi pengungsi sebanyak 595.598 orang, dimana 37 persen diantaranya adalah perempuan.

Sebelum tsunami, jumlah perempuan di Aceh lebih sedikit daripada laki-laki. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2003 tercatat 4.213.821 jiwa penduduk, yang terdiri dari 2.121.633 laki-laki dan 2.092.188 perempuan. Sepertiga jumlah penduduk perempuan tinggal di perkotaan, sedangkan dua pertiganya lagi tinggal di pedesaan. Data ini memperlihatkan lebih banyak ureung inong (kaum perempuan) Aceh yang tinggal di desa dan rawan menjadi korban konflik. Padahal perempuan adalah salah satu sumberdaya untuk membangun daerah. Jika kurang pembinaan, dikhawatirkan bisa menjadi bom waktu dengan alasan kurangnya kepedulian dari pemerintah.

Elaine Enarson (2000) dalam buku laporannya yang berjudul ”Gender and Natural Disaster” menyatakan bahwa perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap bencana melalui peran sosial yang dibangun oleh masyarakat. Perempuan memiliki lebih sedikit akses ke sumberdaya, misalnya: jaringan sosial dan pengaruh, transportasi, informasi, keterampilan (termasuk didalamnya melek huruf), kontrol sumberdaya alam dan ekonomi, mobilitas individu, jaminan tempat tinggal dan pekerjaan, bebas dari kekerasan, dan memegang kendali atas pengambilan keputusan. Padahal itu semua penting dalam kesiapsiagaan bencana, mitigasi, dan rehabilitasi. Perempuan juga menjadi korban pengelompokan jender terkait pekerjaan. Mereka terwakili dalam industri pertanian, wirausaha, dan sektor ekonomi informal. Mereka mendapatkan upah dibawah UMR, keamanan kerja yang terbatas, tidak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, dan ketiadaan organisasi untuk menyuarakan aspirasinya. Padahal sektor pertanian dan informal-lah yang pada umumnya paling terkena dampak peristiwa bencana alam. Oleh karena itu, perempuan lebih dari mewakili satu di antara penduduk yang tidak memiliki pekerjaan setelah kejadian bencana.

Diskriminasi terhadap perempuan di Aceh dalam penanganan pasca bencana gempabumi dan tsunami 26 Desember 2004 terkait erat dengan nilai-nilai dan praktik keseharian yang meminggirkan, membatasi, dan mengabaikan perempuan. Hasil temuan Komnas Perempuan untuk Aceh (2006) yang dituliskan dalam ”Laporan Kondisi Hak Asasi Manusia Perempuan Pengungsi di Aceh: Sebagai Korban juga Survivors” menunjukkan bahwa kaum perempuan (terutama janda) mengalami kesulitan untuk mengakses bantuan. Akses ini semakin kecil ketika suara dan peran sertanya dibatasi dan dibedakan dari laki-laki. Sistem pengambilan keputusan berdasarkan perwakilan, seringkali mengesampingkan perempuan yang menjadi kepala keluarga. Pada kelompok ini, janda adalah bagian mayoritas disamping anak perempuan yang menjadi kepala keluarga karena orang tuanya meninggal sebagai korban tsunami.

Perempuan dianggap bertanggung jawab terhadap tugas-tugas domestik, seperti: mengurus anak, orangtua, dan anggota keluarga yang memiliki ketidaksempurnaan fisik/mental. Mereka tidak memiliki kebebasan berpindah tempat untuk mencari pekerjaan setelah mengalami bencana. Laki-laki sering berpindah tempat dan meninggalkan rumah tangga yang harus diambil alih tanggungjawabnya oleh perempuan dengan angka statistik yang terus meningkat. Kegagalan untuk mengenali kenyataan dimana perempuan mempunyai beban ganda sebagai pekerja produktif dan melanjutkan keturunan berarti bahwa jangkauan penglihatan perempuan dalam masyarakat masih rendah. Sampai saat ini, perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan mereka sangatlah kurang.

Rumah atau tempat tinggal di perkampungan Lampuuk hancur akibat terjangan tsunami, sehingga banyak keluarga yang terpaksa mengungsi ke tempat hunian sementara. Keterbatasan fasilitas untuk kehidupan sehari-hari, misalnya aktifitas memasak berarti bahwa beban domestik perempuan bertambah pada saat yang bersamaan dengan beban ekonominya. Perempuan pengungsi terpaksa memfungsikan sedikit kebebasan dan mobilitas yang dimilikinya untuk mencari alternatif lain sebagai sumber pendapatan keluarga. Ketika sumberdaya ekonomi perempuan berkurang, maka posisi tawar mereka di dalam rumahtangga juga terpengaruh secara berlawanan.

Bagaimana kondisi Lampuuk sekarang? Setahun setelah kejadian bencana tsunami, belum banyak yang bisa dikerjakan dengan situasi desa yang masih porak poranda. Apalagi kawasan terpencil seperti Lampuuk yang sulit transportasinya. Jika dahulu kawasan tersebut banyak menghasilkan sulaman bordir yang indah, maka untuk sementara waktu harus dilupakan karena hampir semua perempuan pengrajin bordir meninggal sebagai korban tsunami. Rata-rata penduduk yang selamat dari tsunami memang memiliki bahan pangan yang melimpah untuk sementara, namun mereka tidak memiliki uang untuk modal kerja kembali. Kalaupun ingin beralih profesi sebagai pembuat kue yang tidak membutuhkan modal banyak, tapi hasilnya mau dipasarkan ke mana? Sejumlah 38 perempuan Lampuuk masih kebingungan mesti melakukan apa untuk masa depannya. Sebenarnya penduduk di Lampuuk memiliki sebidang kecil tanah di perbukitan. Tanah tersebut dahulunya ditanami cengkeh dan sayur-mayur. Namun sejak terjadi konflik bersenjata, tidak ada yang berani melangkahkan kaki ke bukit tersebut. Daerah perbukitan/pegunungan merupakan arena kontak senjata, tempat persembunyian GAM, serta tempat penyiksaan dan penyanderaan warga sipil.

Dua tahun masa rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan, denyut perekonomian mulai terasa meskipun belum lancar benar. Perempuan yang tersisa mulai memberdayakan ekonominya meskipun banyak mengalami kendala. Banyak perempuan memberdayakan diri menjadi pengrajin rotan untuk membantu ekonomi suami mereka yang umumnya nelayan. Mereka membuat tutup meja makan, alas peralatan makan, dan baki yang cantik dengan hiasan bordir khas Aceh. Kerajinan yang terakhir tersebut tergolong baru, hasil pembelajaran dan pengayaan yang dilakukan oleh sebuah LSM Internasional. Ada juga yang mulai membuka warung kelontong kecil, warung kopi dengan peralatan seadanya, dan membuat kue yang dititipkan di warung. Konsumennya masih terbatas sesama pengungsi, relawan atau pekerja sosial, dan pengunjung pantai Lampuuk. Usaha kecil dan menengah ini mempunyai basis yang kuat karena menggunakan bahan baku lokal, tenaga kerja lokal, dan pangsa pasar lokal. Kontribusinya terhadap perekonomian Aceh sangat besar, namun sayangnya masih terbatas pada produk kerajinan, sebagian kecil manufaktur untuk pasar lokal, perdagangan, dan jasa.

Pemulihan mata pencaharian dan pendapatan sangat penting bagi kaum perempuan. Dislokasi telah mengakibatkan kerugian dan atau hilangnya mata pencaharian, yang akan menambah kesulitan ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan (melek huruf) kaum perempuan Aceh membatasi pilihan atas berbagai alternatif pekerjaan. Padahal sesungguhnya program rehabilitasi sudah mencakup peluang untuk itu. Partisipasi perempuan Aceh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga belum maksimal. Perempuan memang diorganisasikan dalam komite perempuan atau kelompok perempuan pedesaan oleh LSM lokal maupun internasional. Kelompok ini cenderung hanya memiliki orientasi pemulihan ekonomi. Padahal dibutuhkan pemberdayaan kaum perempuan dalam lingkup yang lebih luas, terutama partisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan dan akses untuk mengontrol sumberdaya.

Pemerintah semestinya mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai usaha rekonstruksi yang melibatkan partisipasi perempuan. Pendekatan ini membutuhkan waktu yang lebih lama, namun akan memberikan hasil pemulihan yang lebih nyata dan berkelanjutan. Sudah banyak masukan yang diberikan oleh lembaga kemasyarakatan dan LSM dari hasil pertemuan warga, workshop, dan seminar. Pada intinya, terdapat tujuh prinsip bagi pemulihan perempuan Aceh pasca tsunami dan konflik, yaitu: bemalim mancari ilmu, mencari pekerjaan, mencari ketakziman kepada pemimpin yang punya wibawa, mencari kebahagiaan, kembali bergairah, kembali gagah, dan percaya diri yang akhirnya senang. Jak Beudoh Beusaree Ta Bangun Aceh (Mari bangkit bersama membangun Aceh).

(Ditulis menjelang kepulangan dari Aceh pada Desember 2006. Terima kasih kepada CARE International Indonesia atas kesempatan menjadi DRR Supervisor, meskipun hanya sebentar.)

*) Marine (Oil & Gas) Offshore Surveyor; Volunteer di Pusat Studi Bencana UGM